Softskill Freedom: MASALAH KEPENDUDUKAN

Silahkan membaca, cermati dan jadikan inspirasi. Jangan hanya Copas karena ini adalah pendapat saya (pendapat=belum tentu kebenarannya), maka dari itu, silahkan tinggalkan komentar untuk perbaikan dari kekurangan tulisan ini.

Terimakasih........

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MASALAH KEPENDUDUKAN

1. Studi Kasus: Republik Rakyat China (RRC)

a. Profil Negara Republik Rakyat China

Republik Rakyat China merupakan sebuah negara yang berfaham komunis, terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing dengan kota besar yang terkenal, Shanghai. Negara ini adalah negara dengan kapasitas penduduk terpadat di dunia. Sensus penduduk pada tahun 2000 sekitar 1.242.612.226 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar 1.338.612.968 jiwa. RRC merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Peradaban China kuno merupakan salah satu peradaban termasyhur di tanahAsia. Dalam sejarah, kawasan China kuno ini meliputi wilayah “Zona Tionghoa” yang terdiri dari Korea, Vietnam, pulau Liu Chin. Sekarang kawasan-kawasan ini menjadi negara-negara yang bebas terbentang dari negara RRC, Korea (Utara dan Selatan), Hongkong, Singapura dan Taiwan. Negara-negara bekas kawasan China kuno ini telah bermetamorfosis menjadi negara-negara adidaya kawasan Asia, menemani negara tetangga, Jepang. Jepang sendiri pada masa kuno menguasai kawasan “ Zona Asia Dalam” yang meliputi non-China, Manchu, Mongol, Uighur, Turki, dan Tibet.

b. Penduduk China

Kuantitas Penduduk :

1. Pertumbuhan penduduk negara ini adalah 0,8% setiap tahun.2.

2. Sebagaian besar penduduk tinggal di wilayah pedesaan.

Kualitas Penduduk :

1. Pendidikan penduduknya sebagian besar sudah tamat SLTA.2.

2. Angka harapan hidup penduduknya adalah 71 tahun.3.

3. Penduduknya mempunyai pendapatan perkapita $ 7.640.

c. Kebijakan Pemerintah China Terkait Masalah Kependudukan

Pemerintah China telah menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1979, China memulai "kebijakan satu anak per keluarga". Kebijakan ini menyatakan bahwa warga negara harus mendapatkan akte kelahiran sebelum kelahiran anak mereka. Wargaakan ditawarkan manfaat khusus jika mereka sepakat untuk hanya memiliki satu anak. Warga negara yang memang memiliki lebih dari satu anak akan dikenakan pajak sampai 50% dari pendapatan mereka, atau dihukum kehilangan pekerjaan atau manfaat lainnya. Selain itu, kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan tanpa otorisasi yang tepat akan perlu dihentikan. Pada tahun 1980, sistem kuota kelahiran didirikan untuk memantau pertumbuhan penduduk. Dibawah sistem ini, pemerintah menetapkan tujuan target untuk setiap wilayah. Pejabat lokal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa populasi total pertumbuhan tidak melebihi target sasaran. Jika target sasaran tidak dipenuhi, para pejabat lokal dihukum oleh hukum atau oleh hilangnya hak istimewa.

Metode pengendalian populasi. Metode lain yang telah digunakan oleh pemerintah China untuk membatasi meningkatnya total populasi, termasuk program pengendalian kelahiran dan perubahan ekonomi. Pada era '80-an, tujuan sterilisasi telah ditetapkan dan diwajibkan bagi orang yang memiliki dua anak. Pada puncaknya pada tahun 1983, tercatat legasi tubal, vasectomi dan aborsi meningkat hingga sebesar 35% dari total kelahiran. Selain itu, perekonomian utama berubah dari pertanian ke industri. Pemerintah menggunakan ini sebagai keuntungan dalam menyebarkan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghambat pertumbuhan populasi.

Masalah yang terkait dengan kebijakan kependudukan. Ada banyak masalah yang terkait dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pejabat China. Pertama, program ini sulit untuk diterapkan dan hanya menghadirkan sedikit kesuksesan. Pejabat lokal yang bertanggung jawab atas total pertumbuhan telah memalsukan laporan untuk menghindari hukuman. Akibatnya, tidak adanya laporan jumlah kelahiran sebanyak 27% pada tahun 1992. Selain itu, sesuai dengan sistem kuota kelahiran masih rendah. Dari 14.808 bayi lahir antara 1980-1988, hanya sekitar setengah yang memiliki izin kelahiran sesuai hukum. Mereka yang lahir dengan legal, 88% adalah anak pertama yang kemudian diizinkan lahir. Selanjutnya, jika anak kedua lahir, hanya 11% yang diizinkan. Terakhir, orang-orang dari masyarakat pedesaan, yang ingin memiliki keluarga yang lebih besar untuk membantu peternakan keluarga, tidak bisa mentaati sistem kuota kelahiran.

Konsekuensi sosial dan politik. Pemerintah China juga harus berurusan dengan pergolakan politik dan sosial sebagai akibat dari kebijakan yang ketat. Amerika Serikat, serta banyak negara lain, secara terbuka telah menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan para pemimpin China untuk kebijakan sterilisasi mereka. Selain itu, warga China telah membalas dengan aksi kekerasan terkait dengan kebijakan satu anak. Akhirnya, preferensi budaya untuk anak-anak telah menyebabkan sejumlah besar insiden pembunuhan bayi perempuan. Akibatnya, pemerintah China telah mengambil kebijakan "daughter only household " yang memungkinkan pasangan pedesaan yang awalnya memiliki anak perempuan pertama diizinkan untuk memiliki anak kedua.

Manfaat sosial dan ekonomi. Selama lima puluh tahun terakhir, China telah meningkatkan standar hidup dengan tetap menurunkan tingkat pertumbuhan. Akses ke sumber daya alam telah meningkat secara drastis sejak tahun 1980. Menurut State Family Planning Commission (SFPC), cakupan air ledeng telah meningkat dari 84% persen menjadi 94% dalam lima belas tahun terakhir. Selain itu, cakupan gas alam telah meningkat dari 16% menjadi 73%. Selain itu, cakupan medis telah diperluas untuk mencakup kelahiran dan asuransi kompensasi pekerjabagi para ibu yang mengikuti kebijakan kelahiran di China. Pada tahun 1998, 19% penduduk China menggunakan kebijakan ini. Manfaat lainnya adalah peningkatanharapan hidup rata-rata dari 35 tahun pada tahun 1949 menjadi 70 tahun padatahun 1996, dan menurunkan angka kematian bayi dari 200:1000 menjadi 33:1000.

Hasil di masa depan. Reformasi serius adalah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penduduk China tidak akan terus tumbuh. Kebijakan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan urbanisasi dapat membantu China untuk mencapai target populasi. Sejak tahun 1980, China telah menyadari pentingnya kolaborasi antar lembaga, dan itulah yang membuat SFPC terbentuk. Lembaga ini, bersama dengan yang lain bertugas mengumpulkan informasi tentang total populasi dan membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Proyeksi pertumbuhan penduduk China diperkirakan sekitar 1,5 miliar pada tahun 2025 (PRB 7). Angka ini akan terus meningkat, dan beban sosial dan ekonomi akan terus mewabahi semua orang yang tinggal di China.

d. Kemajuan China

Jika dilihat dari sudut perekonomian dan tatanan kenegaraan, China telah melewati tiga fase panjang dalam sejarah perekonomian maupun kenegaraannya setelah bangsa ini berubah menjadi negara reformasi. Pertama berkisar pada tahun 1946-1976, merupakan era Mao Zedong. Negara China pada masa kepemerintahan Mao cenderung tetutup dari politik luar negeri maupun perekonomian luar negeri. Segala kebijakan yang berkenaan dengan politik, budaya, maupun pendidikan hanya diputuskan di pusat pemerintahan, yakni diBeijing dan dilandaskan pada ajaran Mao (Maoisme). Atas ketertutupan inilah maka China dijuluki sebagai “Negara Tirai Bambu”.

Fase kedua yang berkisar pada tahun 1978-2008 merupakan fase kepemimpnan Deng Xioping. Pada masa kepemimpinannya negara China cenderung terbuka baik dalam perekonomian maupun dalam berpolitik di kancah domestik maupun internasional. Deng Xiaoping merupakan pemimpin yang sangat dikagumi rakyat dalam kepemimpinannya. Kepandaiannya dalam berpolitik dan berdiplomasi sangat hebat. Seorang negarawan Malaysia, DR. Mahathir Muhammad dalam A Globalization With Commen Development (Oktober 2001) mengatakan “Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu pria terhebat abada ke-20 adalah Deng Xiaoping, bapak dari empat modernisasi China. Petuah-petuahnya harus selalu ada di benak kita bila berbicara tentang isu-isu besar dunia, bahkan untuk selamanya”.

Dari pernyataan DR. Mahathir telah digambarkan betapa besarnya sosok pemimpin Deng Xiaoping dimata kawan maupun lawan berpolitiknya. Pemimpin China yang satu ini juga memberikan andil yang besar atas kebijakan-kebijakanyang diambil oleh keputusan pemerintah pusat. Dalam perekonomian misalnya, Deng berani mengambil suatu kebijakan yang krusial, yakni sedikit melenceng dari rambu-rambu faham sosialis. Deng berkata dalam pidato kenegaraannya “Tidak penting seekor kucing itu berwarna hitam maupun putih, yang pentingadalah seekor kucing bisa menangkap tikus”.

Ucapan Deng tersebut ditujukan untuk menanggapi kritikan negara-negarasosialis yang tidak mengakui kepemilikan maupun kekayaan individu, meliputi negara-negara bekas Uni Soviet. Pada awalnya, China merupakan negara yang berfaham sosialis dalam tatanan perekonomian mereka, namun Deng memerintahkan orang-orang pemerintahan di bawahnya untuk mengambil beberapa kebijakan yang baik dan bisa mendatangkan keuntungan bagi negaranya, walaupun harus bertentangan dengan kebijakan kaum sosialis pada umumnya. Namun China masih mengklaim dirinya sebagai negara sosialis dan kebijakan perekonomian yang diambil juga mayoritas mencerminkan kesosialismenya.

Selain kebijakan di bidang perekonomian, Deng juga mengambil kebijakan di dalam menanggulangi masalah over-population. Deng menerapkan kebijakan satu anak bagi setiap keluarga di China. Kebijakan yang kemudian dijadikan sebagai peraturan negara, diambil atas dasar kekhawatiran pemerintahan terhadap meledaknya jumlah penduduk di China. Akan tetapi kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Peraturan satu anak hanya berjalan dipusat-pusat perkotaan, sementara di desa dan daerah-daerh pelosok masih belumbisa dilaksanakan oleh masyarakat. Mengingat pada waktu itu pedesaaan cenderung membutuhkan anak laki-laki untuk menggarap tanah yang warga miliki.

Kepemerintahan Deng juga membuat revolusi dibidang pendidikan. Pada awal mula dia memerintah Republik Rakyat China, Deng sangat memperhatikan pendidikan di negaranya. Deng berkata dalam pidato di depan masyarakat China (1978) : “Bila China ingin memodernisasi perindustrian, pertanian, danpertahanan, maka yang harus dimodernisasikan dulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif”.

Fase ketiga adalah masa-masa generasi penerus, pada tahun 1992-2003 China diperintah oleh Jiang Zemin / Zhu Rongji dan diteruskan lagi oleh duet Hu Jianto / Wen Jiabo sejak tahun 2003 sampai sekarang. Hu / Wen tetap menjalankan landasan-landasan dan juga cita-cita yang dirintis oleh Deng Xioping. Kebijakan-kebijakan yang diambil Hu / Wen mencerminkan betapa Deng sangat hidup di hati masyarakat China. Hu / Wen juga bisa menghantarkan China hingga saat ini.

Keberhasilan China dalam perekonomian sudah terbukti kredibilitasnya. Terbukti sejak tahun 1980 hingga saat ini China masih terus tumbuh dengan rata-rata angka pertumbuhan perekonomian yang hampir mencapai dua digit setiaptahunnya. Perindustrian China telah melakukan terobosan-terobosan baru dalam memasuki pasar perindustrian. Semua ini didukung oleh sumber daya manusia yang tinggi juga aliran dana yang masuk dari kalangan investor baik investor domestik maupun luar negeri.

Dari artikel diatas saya dapat menyimpulkan :

Permasalahan kependudukan di China dibagi menjadi dua yaitu demografis yang berkaitan dengan fisik / kuantitatif dan non demografis yang lebih ke arah kualitatif.
Kebijakan memiliki "satu anak" di China secara universal diakui efektif untuk mengendalikan populasi di negara itu. Meskipun demikian, China adalah rumah bagi sekitar 1,3 miliar orang, lebih dari sepertujuh orang di planet ini hidup di negara itu.
Permasalah demografis meliputi jumlah penduduk yang tinggi (over population) yang menempati urutan ke 1 di dunia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata.
Permasalahan non demografis meliputi rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga tingginya jumlah penduduk miskin.
Secara garis besar terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah kematian bayi, dan jumlah rakyat miskin.
Adanya berbagai program untuk mengurangi berbagai masalah kependudukan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait agar perbaikan kualitas SDM terus terjadi. Selain itu pemerintah seharusnya memperhatikan kembali kebijakan yang telah dibuat guna kesejahteraan rakyat China.